RAKORWARDES - DESA BLIGO MERAIH PENGHARGAAN 10 BESAR PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN SIDOARJO

PEMDES BLIGO - Kepala Desa Bligo H. ADI SUWARDOYO, SE menerima langsung penghargaan dan apresiasi dari Bupati dan Wabup Sidoarjo atas 10 desa yang berhasil menjadi nominator penilaian tata kelola desa dengan predikat sangat memadai pada tahun anggaran 2024. Desa Bligo Menempati Urutan Ke 9 Besar. Penilaian tersebut mencerminkan profesionalitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Penghargaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Desa (Rakorwasdes) 2025, yang digelar untuk memperkuat tata kelola keuangan dan aset desa di Pendapa Delta Wibawa, Senin (24/11/2025).

Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, memaparkan hasil evaluasi pengawasan desa tahun anggaran 2024 terhadap 318 desa di 18 kecamatan. Evaluasi tersebut mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati untuk “Mengangkat Desa, Membangun Kota Menuju Sidoarjo Metropolitan Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Dari hasil evaluasi, terdapat 10 desa terbaik yang meraih predikat tata kelola memadai, yaitu: Desa Waruberon – Balongbendo, Desa Keboan Anom – Gedangan, Desa Modong – Tulangan, Desa Wadungasri – Waru, Desa Simoketawang – Wonoayu, Desa Simoangin-Angin – Wonoayu, Desa Trompoasri – Jabon, Desa Kwangsan – Sedati, Desa Bligo – Candi, dan Desa Sidomojo – Krian. 

Bupati Sidoarjo Bpk. Subandi menegaskan bahwa Rakorwasdes bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang akuntabel dan berdampak bagi masyarakat.

“Ada tiga fokus utama yang harus diperhatikan pemerintah desa untuk menjadi desa antikorupsi, yakni penggunaan dana desa harus tepat sasaran, keuangan desa wajib tertib sesuai regulasi, dan program pembangunan desa harus memberikan manfaat nyata bagi warga,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa hingga saat ini baru 28 desa masuk kategori hijau, sementara 95 desa masih berada pada kategori merah.

“Kami akan melakukan evaluasi triwulan. Integritas aparatur desa adalah kunci. Jangan sampai kepala desa tidak memahami tata kelola. Jika masih ragu, segera konsultasikan dan belajar bersama,” tambahnya.